Foto: para pemateri di diskusi
Jakarta, Astawarta.com – R. Haidar Alwi, tokoh dari Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menjadi pembicara utama dalam seminar tentang transformasi Polri yang diadakan di Jakarta, Selasa (30/09/2025). Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk akademisi dan perwakilan media, untuk membahas arah hukum dan tantangan Polri dalam menjaga keadilan.
Dalam forum tersebut, Haidar Alwi menekankan pentingnya kebijakan negara yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia memandang Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat.
“Reformasi Polri mungkin bukan prioritas utama Presiden Prabowo. Beliau lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti pangan murah dan perlindungan sosial, daripada terjebak dalam perdebatan yang tidak langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Haidar Alwi juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang adil sebagai fondasi kesejahteraan. Ia mengkritik kejaksaan sebagai titik lemah dalam sistem hukum karena menjalankan fungsi penyidikan dan penuntutan sekaligus, yang menghilangkan prinsip check and balance.
“Kejaksaan memegang dua peran sekaligus, sehingga check and balance menjadi hilang dan membuka peluang konflik kepentingan. Reformasi kejaksaan menjadi agenda yang mendesak,” tegasnya.
Menurutnya, lemahnya kejaksaan terlihat dari minimnya pengembalian kerugian negara dalam kasus besar, yang menunjukkan urgensi reformasi kejaksaan dibandingkan isu-isu politis lainnya.
Haidar Alwi menjelaskan bahwa Polri, berbeda dengan kejaksaan, telah memiliki kerangka hukum yang kuat sejak reformasi 1998. Oleh karena itu, Polri lebih membutuhkan restorasi daripada reformasi struktural.
“Polri tidak memerlukan reformasi kelembagaan, tetapi restorasi untuk memperkuat peraturan dan menertibkan perilaku oknum, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” jelasnya.
Restorasi ini, menurutnya, adalah upaya konsisten untuk memperkuat nilai dan disiplin tanpa mengubah fondasi yang sudah ada. Ia mengapresiasi kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai bukti nyata restorasi Polri.
“Kinerja Polri mencapai titik terbaik di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Program PRESISI, digitalisasi layanan publik, penerapan ETLE, dan penghargaan Hoegeng Awards adalah langkah-langkah yang membuat Polri semakin terbuka dan dipercaya,” tambahnya.
Dengan membandingkan kondisi kejaksaan dan capaian Polri, Haidar Alwi menekankan pentingnya keseimbangan dalam pembenahan hukum. Reformasi kejaksaan diperlukan untuk memperkuat keadilan, sementara Polri cukup diperkuat melalui restorasi.
“Dukung Polri yang telah bekerja baik di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan dorong reformasi kejaksaan agar hukum lebih adil. Negara hukum akan kuat jika rakyat percaya aparatnya jujur dan konsisten melayani,” pungkasnya.
Laporan: Jalal dan Tim
