Suasana buka bersama Ramadan di Katedral Jakarta
JAKARTA, NPLO Network – Agustinus Nahak, SH, MH, seorang pengacara nasional, Partner Kementerian Pertahanan Indonesia, Ketua Forum Pertahanan Nasional Bali, dan pengamat kerukunan antarumat beragama, mengecam keras tindakan intoleransi yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Pembubaran retret siswa Kristen dan perusakan vila pada tanggal 27 Juni 2025 dianggap sebagai tindakan biadab yang melanggar HAM dan mengancam sendi-sendi keberagaman Indonesia.
“Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga serangan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” tegas Agustinus Nahak dalam pernyataan resminya hari ini, Sabtu (5 Juli 2025). Ia mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku dan merevisi kebijakan diskriminatif yang berulang kali memicu tindakan intoleransi di Jawa Barat.
Nahak menyoroti laporan SETARA Institute yang mengklasifikasikan Jawa Barat sebagai zona merah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 dianggap sebagai akar masalah yang harus segera ditangani.
“Kebijakan diskriminatif ini telah menciptakan iklim intoleransi dan memberi ruang bagi tindakan anarkis seperti yang terjadi di Sukabumi,” lanjut Nahak. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan imparsial, serta edukasi publik untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kerukunan antarumat beragama.
Nahak juga menyerukan kepada pemerintah untuk tidak hanya fokus pada enam agama yang diakui, tetapi juga melindungi hak semua warga negara untuk beribadah tanpa terkecuali. “Intoleransi adalah bom waktu yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan nasional. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan,” pungkasnya dengan nada keprihatinan yang mendalam. (TIM NPLO)
